Pemerintahan Desa
Struktur Kepemimpinan
🏛️ Pemerintahan Periode 2019-2025
Struktur pemerintahan desa yang solid dengan pengalaman dan dedikasi tinggi dalam melayani masyarakat. Setiap posisi diisi oleh tenaga profesional sesuai bidang keahliannya.
Kepala Desa
H. Ahmad Sudrajat
Masa Jabatan: 2019-2025
Pendidikan: S1 Administrasi Publik
Pengalaman: 15 tahun di bidang pemerintahan desa
Fokus pada digitalisasi pelayanan, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan wisata desa berkelanjutan.
Sekretaris Desa
Drs. Bambang Hermawan
Jabatan: Sekretaris Desa
Pendidikan: S1 Ilmu Pemerintahan
Tugas: Koordinasi administrasi dan kesekretariatan
Mengelola sistem administrasi desa, koordinasi antar bagian, dan memastikan kelancaran operasional harian.
Kepala Urusan Pemerintahan
Iwan Setiawan, S.Sos
Pendidikan: S1 Ilmu Sosial
Tugas: Mengelola administrasi kependudukan dan pemerintahan
Pengurusan KTP, KK, surat keterangan, dan berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya.
Kepala Urusan Pembangunan
Ir. Sari Mulyani
Pendidikan: S1 Teknik Sipil
Tugas: Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa
Pembangunan jalan desa, irigasi, sanitasi, dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
👨⚖️ Ketua BPD
H. Deden Mulyana - Pengalaman 12 tahun dalam organisasi masyarakat dan tokoh agama desa
Sekretaris BPD
Hj. Siti Aisyah, S.Pd - Mantan kepala sekolah dengan dedikasi tinggi pada pendidikan
👥 Anggota BPD
7 orang anggota yang mewakili berbagai elemen masyarakat dari 8 RW di Desa Cikoneng
👨🌾 Gapoktan
Gabungan Kelompok Tani "Sari Tani" - mengelola 12 kelompok tani dengan 450 anggota aktif
🤱 PKK
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dengan program posyandu, PAUD, dan keterampilan ibu rumah tangga
LKMD
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang mengelola program keamanan dan ketertiban
🏪 BUMDes
Badan Usaha Milik Desa "Cikoneng Maju" - mengelola minimarket, simpan pinjam, dan wisata desa
📊 Kinerja Pemerintahan
Dalam periode 2019-2025, pemerintahan desa telah berhasil meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dari 68.5 menjadi 72.3, menurunkan tingkat kemiskinan dari 12% menjadi 8.5%, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hingga 85%.